Latar Belakang Pemberontakan APRA Beserta Tujuan dan Isi Ultimatum

Posted on

MateriBelajar.Co.id Pada kali ini akan membhas tentang latar belakang pemberontakan apra serta ultimatum yang di berikan oleh westerling. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan dibawah ini

Latar belakang pemberontakan apra
Latar belakang pemberontakan apra

Apra adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil”

Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari merupakan peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang berada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke dalam kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui.

Aksi gerombolan ini sudah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan sudah diketahui pimpinan tertinggi militer Belanda.

Daftar Menu Artikel

Latar Belakang Apra

Bulan November tahun 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling sudah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada tanggal 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI) dan mempunyai satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

lambang apra
lambang apra

Pengikutnya kebanyakan yaitu mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapatkan bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.

Pada tanggal 5 Desember malam, pukul 20.00 Westerling menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden, jika setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap presiden Soekarno dan kliknya.

Van Vreeden memang sudah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar tentang kelompoknya Westerling.

Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran “penyerahan kedaulatan” pada tanggal 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tetapi van Vreeden tak segera memerintahkan penangkapan Westerling.

Tujuan APRA

Tujuan utama apra yaitu mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia serta mempertahankan adanya tentara sendiri pada tiap negara bagian Republik Indonesia Serikat.

Surat Ultimatum

Pada tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim surat pada pemerintah RIS yang isinya yaitu suatu ultimatum. Ia menuntut supaya Pemerintah RIS menghargai negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari dan jika ditolak, maka akan timbul perang besar.

Ultimatum Westerling ini sudah tentu menimbulkan kegelisahan tak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai macam pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld guna menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling.

Pada 10 Januari tahun 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika A.H.J. Lovink masih menjabat Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, dia sudah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Ketika itu Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Sebelumnya, mereka sudah pernah bertemu bulan Desember 1949.

Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid jadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling itu. Namun dia tak mendapat jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun.

Setelah itu tidak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya, Mémoires, yang terbit pada tahun 1952, Westerling menulis, bahwa sudah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena itu dia harus merahasiakannya.

Pertengahan Januari tahun 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. J.H. van Maarseveen berkunjung ke Indonesia guna mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang ingin bdiselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia sudah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling.

Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada tanggal 20 Januari tahun 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, supaya pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST sudah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada tanggal 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking sudah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.

Demikianlah pembahasan tentang artikel ini, Semoga bermanfaat

Artikel lainya :